iSketsa,Boltim — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tengah mematangkan berbagai kesiapan menyambut pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam rangka evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2025 mendatang.
Sebagai langkah awal, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Boltim selaku penanggung jawab kegiatan telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Gugus Tugas KLA, yang bertempat di ruang rapat Wakil Bupati, Kamis 12 Juni 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Iksan Pangalima dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Boltim, Argo V Sumaiku.
Dalam arahannya, Pj Sekda Iksan Pangalima menegaskan pentingnya kehadiran seluruh pimpinan SKPD pada hari pelaksanaan verifikasi. “Pengampu kepentingan harus ada di tempat. Pendamping pengambil keputusan juga harus memahami dan menguasai data yang akan diverifikasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas PPPA Boltim, Tierza Damopolii, memaparkan bahwa penilaian KLA akan mengacu pada 24 indikator yang terangkum dalam lima klaster utama. Kelima klaster tersebut meliputi:
1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus Anak
“Penilaian akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan dan regulasi yang dimiliki daerah, alokasi anggaran, hingga keterlibatan aktif perangkat daerah, media, dunia usaha, serta inovasi yang dilakukan di tiap indikator,” jelas Tierza.
Wakil Bupati Argo V Sumaiku juga turut memberikan penekanan dalam rapat tersebut. Ia mengimbau agar setiap SKPD serta anggota gugus tugas KLA segera menyiapkan dokumen-dokumen pendukung dan memastikan keterlibatan langsung dalam proses verifikasi mendatang.
“Setiap kriteria penilaian harus benar-benar dipahami dan dipenuhi oleh instansi terkait. Jangan ada yang terlewat,” imbau Argo.
Evaluasi KLA ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan. Kabupaten Boltim sendiri telah menunjukkan progres yang signifikan dalam berbagai program perlindungan dan pemberdayaan anak, dan kini menatap optimis untuk meraih predikat lebih tinggi dalam KLA 2025.(Bas)
