
iSketsa,Boltim – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Argo V. Sumaiku, secara resmi menutup kegiatan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kabupaten Boltim, bertempat di Hotel Sutan Raja, Kotamobagu, Rabu 28 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Wabup Argo Sumaiku menyampaikan pesan dan harapan besar dari Bupati Boltim, Oskar Manoppo, terkait pentingnya pelaksanaan pelatihan tersebut. Pelatihan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang belakangan menunjukkan tren peningkatan di daerah.
“Pak Bupati menyampaikan harapannya agar para peserta yang telah mendapatkan ilmu dan keterampilan selama pelatihan dapat mengimplementasikannya dengan baik. Terutama dalam melakukan penginputan data pada aplikasi SIMFONI PPA, yang membutuhkan penyajian data yang akurat dan cepat,” kata Argo.
Lebih jauh, Argo menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain melalui upaya penanganan dan pelaporan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan.
“Tahun ini, tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Pak Bupati dan saya sangat berharap kasus-kasus ini bisa dicegah dan ditekan melalui pendekatan hukum, edukasi, serta pelaporan yang terintegrasi dan profesional,” tambahnya.
Sementara itu, Tierza Junita Damopolii, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas PPPA Boltim, menjelaskan bahwa pelatihan ini telah melahirkan tenaga-tenaga operator yang siap mengoperasikan aplikasi SIMFONI PPA sebagai alat pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan.
“Saat ini, sudah ada sepuluh operator yang memiliki akun SIMFONI PPA. Delapan di antaranya bertugas di Puskesmas-puskesmas, satu di Rumah Sakit Pratama, dan satu lagi di Polres Boltim. Mereka akan menjadi ujung tombak pencatatan dan pelaporan kasus di lapangan dan akan terus terkoordinasi dengan kami di Dinas PPPA,” ungkap Tierza.(Bas)